Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna membahas kesiapan anggaran dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar gratis.
Wakil Mendikdasmen, Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu jadwal pasti untuk pertemuan tersebut. "Kami masih menunggu jadwal pertemuan," ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (9/6/2025).
Pertemuan itu akan memfokuskan pembahasan pada kesiapan anggaran untuk melaksanakan keputusan MK yang memperluas kewajiban pendidikan gratis hingga ke sekolah swasta.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebelumnya juga menyebut akan ada rapat lintas kementerian pada 12 Juni 2025 untuk mematangkan langkah-langkah implementasi. "Kita akan rapat kembali tanggal 12 Juni untuk menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan putusan MK," jelas Mu’ti di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). MK menilai frasa “tanpa memungut biaya” selama ini hanya berlaku bagi sekolah negeri, sehingga menimbulkan ketimpangan akses pendidikan.
Dalam pertimbangannya, MK menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Sebagai contoh, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri hanya bisa menampung 970.145 siswa SD, sementara 173.265 siswa harus masuk ke sekolah swasta karena keterbatasan kuota.
Menurut Hakim MK Enny Nurbaningsih, negara wajib hadir dalam menjamin akses pendidikan dasar tanpa diskriminasi ekonomi, termasuk bagi siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta. Negara harus memberikan subsidi atau bantuan biaya pendidikan untuk menjamin keadilan tersebut.
MK menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi inkonstitusional secara bersyarat jika tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk mematuhi putusan tersebut dan tengah menghitung potensi anggaran yang dibutuhkan. Langkah konkret akan dibahas lebih lanjut bersama Kemenkeu dan kementerian terkait lainnya dalam pertemuan lintas sektor mendatang.
